sapta tertib pertanahan. Anna. sapta tertib pertanahan

592. 4 Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI 1. Program Sapta Tertib Pertanahan itu resmi diluncurkan BPN ketika Hari Agraria Nasional dan Hati Tani Nasional ke-52 melalui Keputusan Kepala BPN RI Nomor 277/KEP-71/VI/2012 Tahun 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan. 77Sepenuh Hati”. Atas kehendak-Nya peneliti dapatBADAN PERTANAHAN NASIONAL; SAPTA TERTIB PERTANAHAN; Dharma Wanita Persatuan BPN RI Selenggarakan Bazaar Ramadhan; Penguasaan Tanah; Kesesuaian Tanah; Penggunaan Tanah; Adm Jateng; Statistik Blog. Mengedepankan Penyelesaian Masalah dengan Solusi; 7. 30 Selasa Jul 2013. Tertib administrasi ini merupakan salah satu butir Tertib yang diperbaharui dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Sapta Tertib Pertanahan Nomor 277/KEP-7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; 9. Hasil penelitian di Kantor Pertanahan ATR/BPN Sukoharjo budaya kerja yang berlaku adalah budaya Tepat Waktu, Tepat Kinerja, dan Tepat Sasaran kemudian budaya tersebut dikuatkan oleh Keputusan Kepala BPN RI Nomor 277/KEP-7. agus maulana. Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik. Tag. 1/VI/212 yang berisikan : – Menjalankan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dengan konsisten – Mengembangkan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP. Tertib Anggaran 3. Terselesaikannya sengketa, konflik dan perkara pertanahan melalui mediasi maupun proses peradilan yang bersifat win-win solution . Mengupayakan pelayanan pertanahan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan Mira Novana Ardani*, Yusriyadi, Ana Silviana Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro *jurnalmira@gmail. Join Facebook to connect with Sapta Tertib Pertanahan and others you may know. Wahyu Pradana Piket Pagi dan malam 2 Adrianus Piket Kelas 3 Afriyani Pimpin lagu wajib 4 Andri Purnawan Sapta Pembaharuan 5 Andry Erawan Piket pendamping Pembina Kamis, 21-08-2014 6 Andyka Piket Pagi dan malam 7 Annisa Piket kelas. Upacara Hari Agraria Nasional Ke-52 Kantor Pertanahan Kabupaten Subang. . memelihara tertib administrasi di bidang pertanahan; 5) Melaksanakan penelitian dan. Berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI No. - 5 - Pasal 2 (1) Insan Kementerian ATR/BPN dan/atau Pejabat Lainnya wajib melaporkan segala bentuk Gratifikasi kepada UPG pada masing-masing tingkatan. Dalam amanatnya Bupati Kebumen H Buyar Winarso SE yang membacakan sambutan tertulis Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Hendarman Supandji, dengan tema "Dengan Semangat dan jiwa UUPA, serta Berpedoman kepada Sapta Tertib Pertanahan, Kita Sukseskan Pelaksanaan Program Strategis Pertanahan untuk. 672, 106 hlm. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Kantor Wilayah Badan. Anticipation (Antisipasi) meliputi adanya dana antisipasi pelayanan, menjamin. BADAN PERTANAHAN NASIONAL; SAPTA TERTIB PERTANAHAN; Dharma Wanita Persatuan BPN RI Selenggarakan Bazaar Ramadhan; Penguasaan Tanah; Kesesuaian Tanah; Penggunaan Tanah; Adm Jateng; Statistik Blog. Beranda; OPAC; e-Jurnal. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 3 D. 277 tahun 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan indikator pelaksanaan tertib administrasi pertanahan adalah. Program Manajemen Perubahan;Bahkan ketua BPN RI Hendarman Supandji pun telah mencanangkan program Sapta Tertib Pertanahan yang meliputi tertib administrasi, tertib anggaran, tertib perlengkapan, tertib perkantoran, tertib kepegawaian, tertib disiplin kerja, dan tertib moral. yang baik kegiatan Kantor Pertanahan yang membutuhkan Buku Tanah dan Surat Ukur dapat terhambat dan tidak akan dapat tercapai Sapta Tertib Pertanahan terutama Tertib Administrasi Pertanahan. 36706/jp. Search: Road Map RB BPN RI (berdasar PERMENPAN dan RB No. Ketujuh tertib itu, antara lain tertib administrasi, tertib anggaran, tertib perlengkapan, tertib perkantoran, tertib. Pada kegiatan ini mengambil tema “Dengan Sapta Tertib Pertanahan Kita Tingkatkan pelayanan Kepada Masyarakat". ≈ Tinggalkan komentar. Zauhar (2001) menyatakan bahwa masalah pelayanan publik menjadi topik yang menarik dan banyak dikaji oleh para ahli dan pemerhati masalah administrasi publik. Program Sapta Tertib Pertanahan itu resmi diluncurkan BPN ketika Hari Agraria Nasional dan Hati Tani Nasional ke-52 melalui Keputusan Kepala BPN RI Nomor 277/KEP-71/VI/2012 Tahun 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan. Tertib hukum pertanahan, yaitu tercapainya suatu kondisi yang sadar akanhukum dikalangan masyarakat yang mengetahui hak-hak dan kewajibandalam hal penggunaan tanah, tertibnya persepsi yang sama . Jul29. 277 Tahun 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan. Alat analisis yang digunakandan keputusan tentang Sapta Tertib Pertanahan. 2. Memfasilitasi kebijakan redistribusi tanah dan konsolidasi tanah. Sistem Pendidikan. Alamat Email:1 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGA. Tertib. Pengertian. Sedangkan menurut Rusmadi Murad, administrasi. Dharma Wanita Persatuan BPN RI Selenggarakan Bazaar Ramadhan 27/07/2013. 2)Melengkapi peraturan perundangan di. (1) Pertimbangan Teknis Pertanahan diberikan untuk kegiatan: a. Pin wajib di sematkan pada PDH baru dengan semangat baru. Sapta tertib pertanahan. Berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Penyelenggara Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah 2012 Nomor 457/KEP-300. Liputan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Peraturan Perundang-undangan. Tag. Hal ini dituangkan dalam Rencana Strategis. Peraturan Pemerintah No. Dalam amanatnya Bupati Kebumen H Buyar Winarso SE yang membacakan sambutan tertulis Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Hendarman Supandji, dengan tema "Dengan Semangat dan jiwa UUPA, serta Berpedoman kepada Sapta Tertib Pertanahan, Kita Sukseskan Pelaksanaan Program Strategis Pertanahan untuk. Tertib Moral b. Administrasi tanah memerlukan sejumlah prosedur, termasuk pemetaan, pengukuran, identifikasi status hak atas tanah, dan pemantauan. Tertib Pemeliharaan dan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia meliputi. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. Sumber Daya Manusa dalam Organisasi 5SAPTA `;ëô NOVEMBER 2021 Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan, penataan ruang dan penataan bangunan gedung. 3) Tertib Perlengkapan. Oleh karena itu rumah panggung layaknya di tepi sungai atau laut sudah menjadi keharusan. 87 Soal Administrasi Keuangan Beserta Jawaban. Nomor 7 Tahun1979 tetang Catur Tertib Pertanahan yaitu : a. Untuk metode dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumuman Calon Mahasiswa Baru yang Lolos Ujian Tulis Program DI PPK STPN 2013. ID Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Da. 2010. Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Menyetujui, Bogor, 4 September 2022 Bogor, 4 September 2022 Coach Mentor Akhmad Misbakhul Munir, S. Berkaitan dengan penataan dan penguatan organisasi dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, Badan Pertanahan Nasional melakukan sapta tertib pertanahan. Tertib Disiplin Kerja 7. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RT/RW dan perkembangan realisasi pembangunan. Menimbang : a. 1. Tertib Perkantoran 5. (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk bulat lonjong atau segi tujuh yang bermakna Sapta Tertib Pertanahan dan bergaris 24 (dua puluh empat) dengan 9 (sembilan)Dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 277/kep-7. Upaya yang dilakukan untuk terwujudnya tertib hukum pertanahan, telah diterbitkan berbagai Peraturan Pemerintah antara lain dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. yang dilandasi dengan Sapta Tertib Pertanahan. Dalam rangka mewujudkan sapta tertib pertanahan dan meningkatkan pelayanan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang . Tertib Anggaran; c. (2) Pertimbangan Teknis Pertanahan. tercapai Sapta Tertib Pertanahan terutama Tertib Administrasi Pertanahan. Profil Kepala BPN RI Hendarman Supandji 2012 - Sekarang: Hendarman Supandji, lahir di Klaten-Jawa Tengah pada tanggal 6 Januari 1947. Upaya memperlancar setiap usaha dari masyarakat yang menyangkut tanah. Anna. Kode Perilaku 4. Sumber Daya Manusa dalam Organisasi 5 Sapta Pembaharuan Reformasi Birokrasi, yang meliputi: Pembangunan dan Penerapan Sistem Rekrutmen. . Mengembangkan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) SAPTA TERTIB PERTANAHAN. Sapta Tertib Pertanahan, yaitu: o Tertib Administrasi: § Menjalankan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dengan konsisten. “Program Sapta Tetib Pertanahan ini menjadi dasar bagi perubahan pola pikir dan pola. 3. 35/VIII/2013 TENTANG Penerimaan Calon Peserta Didik Program Pendidikan Khusus (Prodiksus) PPAT Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Angkatan I Tahun 2013 Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 416/KEP-800/VI/2013. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat, terhadap pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Anna. Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku badan pemerintahan yang bertugas di bidang pertanahan bukan tidak mengetahui masalah - masalah tersebut. 1/VI/212, yang berbunyi : Konsisten mengoperasikan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP); Ketaatan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Berjanji dan. 277 tahun 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan indikator pelaksanaan tertib administrasi pertanahan adalah menjalankan. Kebaruan (Novelty) Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis mengenai karya ilmiah yang berkaitan dengan tulisan ini, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Tertib Hukum Pertanahan. RB. 1 Sapta Tertib Pertanahan. ARSIP. 2. Pertanahan dapat terhambat dan tidak akan dapat tercapai Sapta Tertib Pertanahan terutama Tertib Administrasi Pertanahan. Kebijakan baru tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 277 Tahun 2012 tentang Sapta Tertib. Berikut beberapa produk layanan BPN RI; ada beberapa kegiatan yang belum dapat di layani di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 227/KEP- 7. Berjanji dan. Efficiency and effecttiveness of the service concerning the rights on land affairs have been a perticular interest of the research. TertibPerlengkapan; d. Pada layanan pertanahan, informasi terkait Tunggakan Pelayanan Pertanahan sangat penting dan dibutuhkan seperti untuk. LIRIK LAGU DISKORIA. 18 Juli 2013. dan Bapak Aksa, beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas seluruh. 18 Juli 2013. Alat analisis yang digunakanAMANAT KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI PADA ACARA PERINGATAN HARI AGRARIA NASIONAL KE-52dan keputusan tentang Sapta Tertib Pertanahan. Tertib Disiplin Kerja 7. Tertib Administrasi; Tertib Anggaran; Tertib Perlengkapan; Tertib Perkantoran; Tertib Kepegawaian; Tertib. REVISI JADWAL KEGIATAN LARASITA TAHUN 2013 No HARI/TGL DESA/KEL. Melaksanakan penataan pelayanan pertanahan dalam rangka mewujudkan sapta tertib pertanahan. BADAN PERTANAHAN NASIONAL 30/07/2013. Sapta Tertib Pertahan. Halo #sobATRBPN, Sapta tertib pertanahan merupakan sebuah dasar bagi setiap insan BPN di seluruh Indonesia, terutama di Provinsi Riau. ] Pendaftaran Tanah Pertama Kali; [II]. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata. bahwa untuk pelaksanaan Sapta Tertib Pertanahan khususnya mengenai tertib kepegawaian dan tertib disiplin kerja, terkait dengan Pakaian Dinas dan Atribut telah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah. Pertanahan Kota Salatiga Sapta Tertib BPN RI Pelayanan Berbelit-Belit Pola Pikir dan Budaya Sapta Pembaharuan Kerja Kurang Integritas. 277 Tahun 2012 guna mewujudkan Kebijakan Pertanahan yang Tertib berupa Sapta Tertib Pertanahan, keputusan tersebut terdiri dari 7 tertib seperti berikut : – Tertib Administrasi – Tertib. Tertib Penggunaan Tanah. Asas domein tidak diakui dalam UUPA karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar. c. Akan tetapi keterbatasan personil / pegawai dan banyaknya pendaftar. UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI SEKTOR PERTANAHAN BUDI MULYANTO. 4. menjelaskan pengertian. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sapta TertibPertanahan khususnya mengenai tertib kepegawaian dantertib disiplin kerja, terkait dengan Pakaian Dinas danAtribut telah ditetapkan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4. sesuai sapta tertib pertanahan Penetapan pola pengembangan dan peningkatan mutu layanan publik untuk pencegahan, penanganan serta penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Sertipikasi Tanah Melalui PRONA Guna Menyukseskan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Pemalang, Artikel Ilmiah, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang. Badan Pertanahan Nasional ( BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Tertib administrasi pertanahan merupakan usaha ataupun kegiatan manajemen pertanahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan Pemerintah dibidang pertanahan. Berikut ini adalah Agenda Strategi Badan Pertanahan Nasional saat ini, kecuali: a. Sekolah anti korupsi (sakti) merupakan wadah pengkaderan aktivis antikorupsi muda yang…. Tertib Anggaran 3. 8/2011) 23 Selasa Jul 2013. Memberikan Kenyamanan dan Keamanan Kepada Pengguna Layanan; 8. § Mengembangkan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Mencabut Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020, yang mengatur mengenai Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 767. 6) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, anggaran sebesar Rp217. Tertib Administrasi 2. 23. Sapta tertib pertanahan. 6 Tugaspokok :Melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penanganan sengketa dan konflik pertanahan, penanganan. Seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional, diharapkan dapat memahami dan melaksanakan kegiatan dimaksud. Home Other. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, telah menetapkan Sapta Tertib Pertanahan dengan nomor SK : 277 Tahun 2012; dengan harapan agar penyelenggaraan pertanahan di negara ini jauh lebih tertib dan semakin tertib. The research was conducted from February to June 2020. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 39 tayangan. Tahapan Pelaksanaan PTSL. 2016, Jurnal Aplikasi Bisnis dan. Keputusan Kepala BPN RI No. 1/VI/2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan dimana isinya lebih terperinci. Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan b. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat, terhadap pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Efficiency and effecttiveness of the service concerning the rights on land affairs have been a perticular interest of the research. ,M. Liputan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 02. Standar Minimum Profesi. Tertib Hukum Pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat, terhadap pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. MEMBANGUN BASIS DATA PERTANAHAN KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi) SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan Pada Program Studi. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam. Tertib Kerja. Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI ARAH REFORMASI BIROKRASI VISI PEMBANGUNAN NASIONAL “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL & MAKMUR” (UU No. Tertib Administrasi 2. Kantor Pertanahan Kab. 1/VI/212 yang berisikan : – Menjalankan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dengan konsisten – Mengembangkan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) office still lacked of qualities, unaware of so called Sapta Tertib Pertanahan, and socialization of the service provided by the office. Catur Tertib Pertanahan. Zauhar (2001) menyatakan bahwa masalah pelayanan publik menjadi topik yang menarik dan banyak dikaji oleh para ahli dan pemerhati masalah administrasi publik. Diarahkan pada program: 1)Meningkatkan tingkat kesadaran hukum. Berikut gambar disamping adalah kebijakan Kepala BPN RI No. Selasa, 17 Desember 2013. 2. BPN RI melalui Kantor Pertanahan melayani berbagai layanan (service) di bidang tugasnya dalam lingkup pertanahan yaitu : [I. T. Kunjungi pos untuk informasi selengkapnya. 1/VI/212 yang berisikan : Menjalankan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dengan konsisten Mengembangkan Komputerisasi Kantor. Peraturan Menteri. TertibAnggaran; c. Upload Loading. penegasan status dan rekomendasi penguasaan Tanah Timbul; dan c. SAPTA PEMBAHARUAN Untuk lebih membumikan Sapta Tertib Pertanahan dan membuatnya menjadi strategis, Kepala BPN RI, Hendarman Supandji menetapkan 7 langkah pembaharuan melalui Sapta Pembaharuan meliputi : Sistem Rekruitmen, Sistem Pendidikan, Kode Perilaku, Standar Minimum Profesi, Pola Jenjang Karier, Sistem. 1. 4. Dalam rangka menyambut Hari Agraria Nasional dan Hari Tani Nasional ke 52, Badan Pertanahan Negara (BPN) meluncurkan Program Sapta Tertib Pertanahan. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Panitia-Panitia Kerja Likwidasi Tanah-Tanah Partikelir 2. Terkait Penataan dan Penguatan Organisasi dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, telah dilakukan: a.